Satgas Preventif Polres Sumbawa Barat Beri Pelayanan Pengamanan Kampanye di Kecamatan Brang Ene

Sumbawa Barat NTB – Dalam rangka mendukung proses demokrasi yang aman dan tertib, Satgas Preventif Polres Sumbawa Barat melaksanakan operasi Mantap Praja 2024 dengan memberikan pelayanan pengamanan pada kampanye tatap muka. Kegiatan tersebut berlangsung di Dusun Tegaran, RT 9 RW 3, Desa Mura, Kecamatan Brang Ene, Senin (21/10/2024). 

Pengamanan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran jalannya kampanye serta menjaga keamanan masyarakat. Kapolres Sumbawa Barat, AKBP Yasmara Harahap, S.I.K., melalui Kasi Humas, Iptu Zainal Abidin, menyatakan bahwa Polres Sumbawa Barat berkomitmen untuk menciptakan suasana kondusif selama masa kampanye dengan melakukan pemantauan dan pengawalan yang ketat.

Baca juga: Untuk Harkamtibmas, Anggota Polsek Brang Rea Patroli Mantap di Malam Hari

“Satgas Preventif dikerahkan untuk memastikan acara berjalan lancar. Petugas melakukan pemantauan ketat terhadap situasi di lokasi kampanye namun tetap dengan humanis, serta mengatur arus lalu lintas dan kerumunan massa, ” ujarnya.

Lanjut Kasi Humas, kampanye ini dihadiri oleh pasangan calon yang menyampaikan visi dan misi mereka kepada masyarakat. Kehadiran petugas kepolisian memberikan rasa aman bagi warga yang hadir, sehingga mereka dapat berpartisipasi dengan nyaman. Polisi juga siap merespon cepat jika terjadi situasi darurat.

Baca juga: Ratusan Miras Tradisional Asal Bali Disita di Pelabuhan Poto Tano

“Pengamanan yang dilakukan oleh Satgas Preventif Polres Sumbawa Barat di Kecamatan Brang Ene diharapkan dapat menciptakan suasana kondusif dan mendukung proses demokrasi yang sehat. Dengan langkah ini, Polres Sumbawa Barat berkomitmen untuk memastikan setiap warga negara dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu yang aman dan damai, ” pungkasnya.

Operasi Mantap Praja 2024 diharapkan dapat mendukung terciptanya pemilu yang bersih, aman, dan demokratis di Sumbawa Barat.(Adb) 

Baca juga: Kepala BPHN Akan Jatuhkan Blacklist Kepada Desa/Kelurahan yang Penyaluran Bantuan Hukumnya Tidak Pada OBH Terakreditasi